Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengusulkan agar negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen di Dewan Perdamaian membayar kontribusi sebesar 1 miliar USD atau sekitar Rp15,8 triliun.
Usulan tersebut tercantum dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang pertama kali dilaporkan Bloomberg, dengan mengutip dokumen yang masih bersifat rancangan.
Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang mendapatkan dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2025 dan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Dalam draf piagam tersebut, dijelaskan bahwa negara anggota pada awalnya akan menjabat selama tiga tahun. Namun, mereka dapat mengamankan kursi permanen dengan membayar kontribusi tunai setara Rp15,8 triliun dalam tahun pertama sejak piagam mulai diberlakukan.
Bloomberg melaporkan, Presiden Donald Trump diproyeksikan menjadi ketua perdana Dewan Perdamaian. Dalam posisi tersebut, Trump memiliki kewenangan untuk menentukan negara-negara mana yang akan diundang sebagai anggota.
Meski mekanisme pengambilan keputusan disebut akan menggunakan sistem suara mayoritas, draf piagam menegaskan bahwa ketua tetap memegang persetujuan akhir atas setiap keputusan penting.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNBC bahwa pada dasarnya tidak ada biaya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, kontribusi sebesar Rp15,8 triliun tersebut akan menjadi syarat untuk memperoleh status keanggotaan permanen.
Pejabat itu menegaskan mandat utama lembaga tersebut adalah membangun kembali seluruh Gaza, seraya menambahkan bahwa hampir setiap dolar yang terkumpul akan diarahkan langsung untuk menjalankan mandat tersebut.
Ia juga menekankan bahwa Dewan Perdamaian akan beroperasi tanpa gaji yang berlebihan dan pembengkakan administrasi yang masif.
Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan mengenai di mana dana kontribusi dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian tersebut akan disimpan atau dikelola. Informasi mengenai mekanisme pengawasan keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana juga belum dirinci dalam draf piagam yang beredar.
Dalam laporan terpisah, Bloomberg menyebut Trump telah mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang berfokus pada Gaza. Beberapa nama yang disebut antara lain Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Argentina Javier Milei. Dewan Perdamaian untuk Gaza ini akan menjadi bagian dari struktur Dewan Perdamaian yang lebih besar.
Sementara itu, Associated Press melaporkan bahwa sejumlah negara lain telah mengonfirmasi undangan untuk bergabung, termasuk Hungaria, India, Yordania, Yunani, Siprus, dan Pakistan.
Sebelumnya, Turki, Mesir, Paraguay, dan Albania juga telah menerima undangan serupa. Associated Press menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat berencana mengumumkan daftar lengkap negara anggota Dewan Perdamaian dalam beberapa hari ke depan.
Selain pembentukan keanggotaan, Gedung Putih pada Jumat lalu mengumumkan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, Dewan Perdamaian juga telah membentuk dewan eksekutif pendiri.
Dewan ini bertugas untuk mengawasi portofolio terdefinisi yang krusial bagi stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjangnya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan agenda rekonstruksi dan stabilisasi Gaza berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Sejumlah tokoh penting ditunjuk sebagai anggota dewan eksekutif tersebut. Mereka antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus AS Steve Witkoff, serta menantu Presiden Trump, Jared Kushner.
Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel juga masuk dalam jajaran dewan eksekutif pendiri.
Pembentukan Dewan Perdamaian dengan skema kontribusi besar untuk kursi permanen ini berpotensi memicu perdebatan di tingkat global, terutama terkait transparansi, tata kelola dana, serta implikasinya terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Namun, pemerintahan Trump menegaskan bahwa pendekatan tersebut dirancang untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan pendanaan yang cukup bagi upaya rekonstruksi Gaza dalam jangka panjang.
